JAKARTA, TRIBUNEPOS – Bayang-bayang kasus hukum kembali menghantui Kabinet Merah Putih. Setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Opini publik kini mengarah pada sejumlah menteri lain yang juga menyimpan catatan hitam.
Noel bukan satu-satunya pembantu presiden yang pernah terseret persoalan hukum.
Sejumlah menteri lain juga tercatat memiliki rekam jejak kasus, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Airlangga disebut-sebut terkait perkara korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya.
Kasus ini merupakan kelanjutan skandal minyak goreng sejak 2022 yang menjerat sejumlah pejabat, termasuk mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana, serta konsultan Lin Che Wei.
Pada 2023, Airlangga sempat diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Sementara Cak Imin tak luput dari sorotan karena perkara lama di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat ia menjabat menteri.
Kasus “kardus durian” pada 2011 dan dugaan suap pembahasan anggaran optimalisasi 2014 menyeret sejumlah pejabat bawahannya.
Selain itu, KPK juga pernah menjerat pejabat Kemnakertrans dalam kasus pengadaan software pengawasan TKI pada 2012.
Adapun Budi Arie dikaitkan dengan perkara judi online.
Saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden Joko Widodo, ia disebut-sebut melindungi situs-situs judi melalui orang-orang dekatnya.
Budi bahkan sempat diperiksa Bareskrim Polri pada 2024.
Meski telah membantah, dugaan keterlibatannya masih menjadi sorotan publik.
Pengamat kebijakan publik, Fernando Emas, menilai keberadaan menteri-menteri dengan catatan hukum justru membebani pemerintahan Prabowo.
“Sudah sepatutnya Presiden Prabowo melakukan reshuffle terhadap para menteri yang bermasalah. Apalagi Budi Arie pernah disebut di pengadilan menerima aliran dana judi online,” kata Fernando, Senin (25/8/24).
Fernando menegaskan, lebih baik Prabowo segera mengambil langkah tegas sebelum aparat hukum kembali menyeret para menterinya.
“Jika tidak, kabinet bisa kehilangan legitimasi moral di mata publik,” ujarnya.
Sekadar catatan, Noel dan Budi Arie berasal dari latar politik yang sama. Keduanya merupakan relawan Jokowi pada Pilpres 2019 yang kemudian beralih mendukung Prabowo di Pilpres 2024.
Noel dikenal sebagai Ketua Jokowi Mania yang berubah menjadi Prabowo Mania, sementara Budi Arie adalah Ketua Projo yang juga berlabuh ke kubu Prabowo.
Kini publik menunggu, apakah Presiden Prabowo berani mengambil langkah reshuffle dan membersihkan Kabinet Merah Putih dari menteri-menteri yang tersandung persoalan hukum. **
