Scroll untuk baca artikel
BeritaHMIPalembangSumsel

Banjir, Masalah Berulang Kota Palembang, HMI-MPO: Pemerintah Jangan Hanya Beraksi Saat Banjir Datang Saja, Harus Proaktif!

×

Banjir, Masalah Berulang Kota Palembang, HMI-MPO: Pemerintah Jangan Hanya Beraksi Saat Banjir Datang Saja, Harus Proaktif!

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi HMI MPO

PALEMBANG, TRIBUNEPOS.COM – Naufal Azel Muzakkiy, Kader Himpunan Mahasiswa Islam HMI – MPO Cabang Palembang Darussalam, mendesak pemerintah kota Palembang untuk segera mengambil tindakan nyata dan terukur dalam mengatasi masalah banjir yang telah menjadi langganan di kota ini.

Bukan sekadar masalah musiman, banjir di Palembang telah menjadi permasalahan struktural yang berulang.

Data dari penelitian berjudul “Analisis Tingkat Kerentanan Banjir di Kota Palembang”(Ayu Marlina, Jurnal Teknik Sipil UNPAL Vol.13) telah mengkonfirmasi apa yang telah dirasakan masyarakat selama ini.

Kota Palembang dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kerentanan banjir yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko banjir akan terus meningkat jika tidak ada upaya yang komprehensif untuk mengatasinya.

Amel salah satu masyarakat Palembang, mengaku sudah terbiasa dengan banjir di Kota Palembang. Ia mengatakan sudah memiliki cara untuk menghindari motor mati ketika melewati genangan air.

“Kalau banjir ini, saya biasanya ikut di belakang mobil. Jadi airnya itu tidak akan masuk ke motor,” jelasnya, Sabtu (8/6/2024).

Namun, kebiasaan ini tidak boleh menjadi pembenaran atas kegagalan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai dan tata kelola perkotaan yang baik.

Pemerintah seharusnya bukan hanya bereaksi saat banjir datang, tetapi juga proaktif dalam melakukan langkah-langkah mitigasi.

Menanggapi situasi ini, Naufal Azel Muzakkiy Kader Himpunan Mahasiswa Islam HMI – MPO Cabang Palembang Darussalam mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera mengambil langkah-langkah tegas sebagai berikut:

1. Meningkatan kapasitas infrastruktur dengan Pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir menjadi prioritas.

2. Merencanaan tata ruang yang baik, Pemerintah Kota Palembang perlu menyusun rencana tata ruang yang secara khusus mempertimbangkan risiko banjir.

3. Kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah kota, provinsi, pusat, dan organisasi – organisasi kemasyarakatan perlu bekerja sama untuk mencari solusi jangka panjang. (*)