Oleh: Tribunepos.com
PROVINSI Sumatera Selatan (Sumsel) kian mengukuhkan posisinya sebagai lumbung padi nasional. Dengan produksi beras mencapai 1,63 juta ton pada tahun 2024, Sumsel kini menjadi daerah penghasil beras terbanyak kelima di Indonesia.
Capaian ini bukan tanpa kerja keras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras untuk konsumsi penduduk Sumsel tahun ini meningkat 0,35 persen dibandingkan tahun lalu.
Jumlah ini dihasilkan dari konversi 2,84 juta ton gabah kering giling (GKG), yang mayoritas berasal dari Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Ogan Komering Ulu (OKU) Timur—tiga daerah dengan lahan sawah terluas di Sumsel.
Namun, Pemerintah Provinsi Sumsel tak ingin berpuas diri. Lewat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 271.471 hektare pada 2025.
“Kita terus memetakan potensi lahan di empat kabupaten utama: OKI, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin,” ungkap Bambang Pramono, Kepala Dinas Pertanian TPH Sumsel.
Kabupaten OKI menjadi fokus utama dengan target pencetakan 125.625 hektare sawah baru. Menyusul Banyuasin dengan 57.000 hektare, Musi Banyuasin (53.000 hektare), dan Ogan Ilir (35.846 hektare). Persiapan matang dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini.
Kerja Sama dengan Korem Gapo dan Kodam II/Sriwijaya
Untuk mewujudkan target ambisius ini, Sumsel menggandeng Komando Resor Militer 044 Garuda Dempo (Korem Gapo) dan Kodam II/Sriwijaya. Brigjen TNI Muhammad Thohir, Danrem 044/Gapo, menegaskan pentingnya memperhatikan ekosistem lahan agar program ini tak merusak keseimbangan lingkungan.
“Tipologi lahan harus dikaji matang agar produktivitas bisa berkelanjutan,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI M. Naudi Nurdika. Ia memastikan keterlibatan aktif prajurit Kodam dalam optimalisasi lahan tak produktif dan pendampingan program pertanian.
“Kami mendukung penuh program swasembada pangan, mulai dari pencetakan sawah hingga budidaya tanaman dan ternak,” katanya.
Lapas dan Rutan Berkontribusi pada Ketahanan Pangan
Inovasi tak hanya datang dari sektor militer. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumsel juga ikut berperan dalam memperkuat ketahanan pangan.
Pada November 2024, sejumlah lapas dan rutan di Sumsel mulai memanfaatkan lahan kosong untuk budidaya ikan, sayuran, hingga produksi pupuk organik.
Di Rutan Baturaja, misalnya, warga binaan diajak membudidayakan ikan lele.
Sementara itu, Lapas Muara Enim memanfaatkan metode baluran dengan mulsa plastik untuk menanam semangka tanpa biji.
Hasil panen tak hanya memenuhi kebutuhan internal tetapi juga didistribusikan untuk mendukung swasembada pangan daerah.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, mengungkapkan bahwa program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab semua pihak. Kita manfaatkan lahan yang ada demi keberlanjutan bangsa,” tegasnya.
Sumsel Sebagai Model Ketahanan Pangan Nasional
Dengan gotong royong dan sinergi dari berbagai pihak, Sumsel bertekad melampaui capaian saat ini. Jika target 271.471 hektare sawah baru tercapai pada 2025, Sumsel diyakini akan semakin memperkokoh posisinya sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
Lebih dari sekadar angka, program ini menjadi bukti bahwa ketahanan pangan adalah hasil dari sinergi dan kerja bersama berbagai elemen bangsa.
Dari tangan petani, prajurit, hingga warga binaan, Sumsel menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah bisa menjadi harapan bagi masa depan pangan Indonesia. **
