LUBUK LINGGAU, TRIBUNEPOS.COM – Suasana di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuk Linggau, Senin (9/12/2024), berubah riuh saat puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lubuk Linggau menyampaikan aspirasi.
Dalam aksi yang berlangsung siang itu, mereka menuntut Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk segera menyelidiki dugaan penganiayaan oleh seorang oknum anggota dewan.
Kasus yang menjadi sorotan ini terjadi pada 25 November 2024 di Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I. Seorang warga, Windy, menjadi korban dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang anggota DPRD setempat.
Insiden tersebut mengakibatkan Windy mengalami luka lebam hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
“Kami di sini untuk menuntut keadilan,” tegas Briyan Teguh, koordinator lapangan aksi tersebut.
Dalam orasinya, Briyan meminta BK DPRD bertindak cepat dan transparan menangani kasus ini.
“Anggota DPR seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan justru menciptakan kegaduhan,” ujarnya dengan lantang.
Selain Briyan, Ketua Umum HMI Cabang Lubuk Linggau, Neka, juga menyampaikan tuntutan mereka. Ia menegaskan agar BK DPRD tidak hanya memproses dugaan pelanggaran ini, tetapi juga memberikan peringatan keras kepada seluruh anggota dewan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Kami sudah bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau. Kami berharap tuntutan kami segera direalisasikan. Jika tidak, kami akan menggelar aksi yang lebih besar lagi,” ancam Neka.
Proses yang Ditunggu
Meski telah berdialog dengan pihak DPRD, HMI Cabang Lubuk Linggau menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka menuntut tindakan tegas dari BK DPRD demi menjaga integritas lembaga legislatif.
Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari BK DPRD terkait langkah-langkah yang akan diambil. Publik pun menanti bagaimana kasus ini akan diusut, mengingat posisi DPRD sebagai representasi rakyat.
Aksi mahasiswa ini menandai suara keras dari kalangan muda yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Mereka berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi para pejabat publik agar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
“Keberanian kami adalah wujud dukungan terhadap keadilan. Kami akan terus menyuarakan aspirasi rakyat,” pungkas Briyan.
Kasus ini menjadi ujian bagi BK DPRD Kota Lubuk Linggau. Mampukah mereka merespons tuntutan mahasiswa dan masyarakat dengan langkah yang adil? Kita lihat. **
