TRIBUNEPOS.COM – Nama Pratikno, mantan Menteri Sekretaris Negara, kini menjadi pusat perbincangan panas. Tuduhan bahwa dirinya melobi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mencuat lewat laporan investigasi Majalah Tempo.
Laporan itu menggambarkan Pratikno bukan sekadar pejabat, melainkan tokoh strategis yang memainkan peran penting dalam perjalanan politik keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jika tuduhan tersebut terbukti, ini akan menjadi babak baru dalam diskursus tentang batas antara etika dan ambisi politik di Indonesia.
Pratikno: Akademisi yang Berubah Arah
Pratikno, yang dikenal sebagai akademisi cemerlang, kini berada dalam sorotan. Dari seorang rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) yang disegani, ia menapaki karier politik sebagai tangan kanan Presiden Jokowi.
Namun, seperti yang diungkapkan oleh Editor Senior Tempo, Bagja Hidayat, perubahan itu membawa sisi lain dari Pratikno.
“Pratikno adalah contoh nyata bagaimana politik bisa mengubah karakter seseorang,” ujar Bagja dalam kanal YouTube Tempodotco.
Ia bahkan mengutip Otto Von Bismarck, kanselir Jerman era 1871-1890, yang memperingatkan tentang kerasnya dunia politik.
Tudingan Lobi dan Kritik Tajam
Dalam laporan investigasi tersebut, Pratikno diduga memfasilitasi langkah-langkah strategis untuk membuka jalan bagi Gibran menuju kursi calon wakil presiden. Caranya disebut melibatkan pendekatan yang melampaui batas etika, termasuk dugaan lobi kepada hakim MK.
“Jika benar yang dilakukan Pratikno, ini bukan sekadar manuver politik, melainkan dirty politics,” kata Refly Harun, pakar hukum tata negara.
Ia menambahkan bahwa tindakan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Namun, Refly mengakui keraguan terhadap tindak lanjut kasus ini.
“Kasus-kasus besar sering kandas di praperadilan, apalagi jika melibatkan lingkaran kekuasaan,” imbuhnya.
Dinamika Politik dan Masa Depan Demokrasi
Kasus ini menjadi refleksi mendalam tentang hubungan antara politik dan hukum di Indonesia. Di satu sisi, lobi politik adalah bagian dari permainan kekuasaan.
Namun, jika benar terbukti bahwa Pratikno melibatkan MK dalam manuver politik, dampaknya bisa meluas hingga menggoyahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Dalam setiap pertanyaan yang diajukan, publik menanti jawaban: apakah Pratikno akan memberikan klarifikasi atau justru memilih diam di tengah badai?.
Berikut profil lengkapnya Pratikno
Profil Pratikno, Menteri Jokowi yang Jadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Pratikno sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Penunjukan tersebut diumumkan Prabowo usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Negara, pada Minggu malam (20/10/2024).
Pratikno, yang memiliki rekam jejak kuat di dunia akademik dan pemerintahan, sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode.
Sebelum terjun ke panggung politik nasional, Pratikno pernah memimpin Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Rektor, setelah diangkat sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM pada tahun 2010.
Pratikno lahir di Bojonegoro, 13 Februari 1962. Dia hijrah ke Yogyakarta untuk menimba ilmu di bidang politik dan pemerintahan di kampus UGM pada tahun 1986
Ia kemudian melanjutkan studinya di University of Birmingham, Inggris, dan memperoleh gelar M.Soc.Sc. di bidang Development Administration pada tahun 1991.
Jejak akademis Pratikno tak berhenti di situ. Ia melanjutkan pendidikan doktoralnya di Flinders University of South Australia, mengambil jurusan Asian Studies.
Berbekal latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luas, Pratikno kini dihadapkan pada tugas berat sebagai Menko Bidang Kemasyarakatan untuk membantu mengatasi berbagai isu sosial yang kompleks di Indonesia.
Karir
Prof Pratikno, M.Soc.Sc menjabat sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Maret 2012. Sebelum menjadi rektor, dia dinobatkan menjadi Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM pada 2010.
Pada pilpres 2009 silam, Pratikno mendapat kepercayaan KPU untuk menjadi salah satu pemandu debat calon presiden dan diangkat sebagai tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu.
Selama menempuh karir di dunia akademik, Pratikno banyak melakukan penelitian serta menulis artikel pada bidang keahliannya yaitu politik lokal dan jaringan pemerintahan.
Dia juga seringkali mengisi workshop menjelang pemilu dan pilkada sebagai pembicara.
Pratikno dikenal sebagai orang dekat Jokowi selama kampanye Pilpres 2014. Dan pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Pratikno menjabat Menteri Sekretaris Negara sejak 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dan 23 Oktober 2019 hingga 2024.
Dia disebut-sebut tergabung dalam Tim 3 bersama pengamat politik dari UI Andrinof Chaniago dan pengamat politik dari UGM Cornelis Lay.
Salah satu tugas Tim 3 adalah memfinalisasi arsitektur kabinet dan lembaga kepresidenan yang disusun oleh Tim Transisi di bawah Andi Widjajanto. **
Laporan oleh Redaksi Tribunepos.umbaran.com
