JAKARTA, TRIBUNEPOS – Anggota Dewan Pers Abdul Manan menilai langkah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden yang mencabut kartu identitas (ID) wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, sebagai tindakan berlebihan.
Menurut dia, kebijakan itu bukan hanya melukai kebebasan pers, tetapi juga berpotensi mencoreng wajah Presiden Prabowo Subianto.
“Bertanya soal MBG, topik yang sedang ramai dibicarakan publik, jelas merupakan bagian dari hak wartawan sebagaimana dijamin Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Manan dalam keterangan tertulis, Minggu (28/09/25).
Ia mengingatkan, presiden sebagai pejabat publik berkewajiban menjawab pertanyaan wartawan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Karena itu, ia tak habis pikir ketika Biro Pers justru mencabut kartu liputan jurnalis CNN yang bertanya seputar isu MBG, sementara Presiden Prabowo sendiri sempat memberikan jawaban.
“Langkah Biro Pers Istana ini bisa menimbulkan kesan presiden tidak menghormati kebebasan pers,” ujar Manan.
Manan, yang pernah menjadi wartawan Istana pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menilai pencabutan kartu liputan sama saja melarang jurnalis melaksanakan tugas di lingkungan Istana Negara.
“Saya mendesak BPMI segera memulihkan hak wartawan CNN dengan mengembalikan akses liputan di Istana,” katanya.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengonfirmasi pencabutan itu. Menurut dia, seorang staf BPMI mengambil langsung kartu identitas Diana dari kantor CNN Indonesia TV di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, pada Sabtu malam, 27 September 2025.
“Benar ID Pers Istana atas nama Diana Valencia telah dicabut sekitar pukul 19.15. Kami sangat terkejut dan mempertanyakan dasar tindakan ini,” ujar Titin.
CNN Indonesia, kata dia, telah melayangkan surat resmi kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta penjelasan.
Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memilih irit bicara. Ketika ditanya ihwal pencabutan kartu identitas itu, ia hanya menjawab singkat.
“Kita fokus yang penting beres MBG dulu ya, jangan sampai ada kejadian lagi,” kata Prasetyo usai konferensi pers di Kementerian Kesehatan.
Kasus ini memicu kritik luas dari banyak kalangan jurnalis dan organisasi pers. Dewan Pers menilai, langkah Biro Pers Istana menyingkirkan jurnalis dari lingkungan peliputan sama artinya dengan menghambat kebebasan pers—sebuah prinsip yang mestinya dijunjung tinggi oleh pemerintah. **
