JAKARTA, TRIBUNEPOS – Setelah menuai kritik keras, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden akhirnya mengembalikan kartu identitas liputan wartawan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Pengembalian dilakukan Senin (29/09/25), di Istana Negara, Jakarta.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyebut ID khusus Istana itu langsung diserahkan kembali kepada Diana disaksikan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari.
“ID khusus Istana itu pun akan dikembalikan ke yang bersangkutan disaksikan Pemred yang langsung kami serahkan,” kata Yusuf.
Langkah ini sekaligus menutup polemik pencabutan ID wartawan CNN yang sebelumnya menuai protes luas dari organisasi pers, akademisi, hingga publik.
Kritik tajam sempat dilayangkan Dewan Pers yang menilai tindakan Biro Pers Istana berlebihan dan berpotensi mencoreng wajah Presiden Prabowo Subianto.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyebut hasil audiensi dengan pihak Istana menjadi jawaban atas keresahan kalangan media.
“Semua hari ini terjawab. ID ini artinya dapat jaminan bahwa Diana dapat kembali menjalani tugas seperti sebelumnya,” ujarnya.
Tak hanya mengembalikan kartu, Biro Pers juga menyampaikan permintaan maaf. Mereka berjanji insiden pencabutan ID tak akan terulang dan menegaskan komitmen menjunjung kebebasan pers sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kami memastikan tidak akan terjadi lagi hal serupa pada siapapun wartawan yang ditugaskan di Istana,” kata Yusuf.
Meski kasus ini telah diselesaikan, sorotan publik tetap mengemuka. Sebab, pencabutan ID wartawan CNN terjadi hanya karena pertanyaan soal MBG—isu yang tengah hangat di masyarakat.
Sikap BPMI dinilai kontradiktif, mengingat Presiden Prabowo sendiri sempat menjawab pertanyaan itu.
Bagi kalangan pers, insiden ini meninggalkan catatan penting, Istana tak boleh lagi mengulang langkah serupa yang bisa dianggap membatasi kerja jurnalistik.
Demokrasi, seperti diingatkan Dewan Pers, hanya bisa tumbuh jika pemerintah menghormati pers sebagai pilar keempat negara. **
