BANDUNG, TRIBUNEPOS – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan kebijakan baru soal pengawasan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia melarang guru mencicipi makanan sebelum disajikan kepada siswa.
“Pemeriksaan kelayakan bahan pangan tidak boleh dilakukan guru, melainkan tim khusus yang ditunjuk Pemprov Jabar,” kata Dedi di Bandung, Selasa (30/09/25).
Selama ini, banyak sekolah mewajibkan guru mencoba menu MBG sebagai uji rasa sekaligus keamanan makanan. Menurut Dedi, cara itu tidak efektif menjamin kualitas.
“Guru bukan penguji laboratorium. Yang bisa memastikan hanya tim teknis dengan prosedur ketat, dari penyiapan bahan hingga distribusi,” ujarnya.
Dedi menekankan, pengawasan menyangkut masa depan generasi muda.
“Kalau ada yang mengurangi hak anak-anak, sanksinya tegas, bisa administratif sampai hukum,” katanya.
Ia juga menyiapkan lembaga aduan MBG di tiap kabupaten/kota untuk menerima laporan siswa maupun guru, mulai soal kualitas bahan, rasa, hingga porsi.
Kebijakan lain, Dedi menetapkan harga minimum Rp 10 ribu per porsi. Sementara pemerintah pusat akan memberi insentif guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab distribusi.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menjelaskan skema itu akan membantu guru honorer.
“Setiap guru yang jadi PIC distribusi dan pengecekan akan diberi insentif Rp 100 ribu per hari. Penunjukan dilakukan kepala sekolah dan dirolling tiap hari,” katanya.
Kementerian, menurut Fajar, juga tengah menindaklanjuti permintaan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat pengawasan MBG.
“Kami akan pastikan dukungan penuh terhadap program ini,” ujarnya.
Sejumlah pengamat menilai langkah Dedi Mulyadi kerap bersifat spontan, lebih mengedepankan reaksi cepat ketimbang kajian mendalam.
Namun, di tengah maraknya kasus keracunan MBG, kebijakan tersebut dianggap perlu sebagai langkah darurat untuk memulihkan kepercayaan publik. **
