JAKARTA, TRIBUNEPOS — Dorongan percepatan reformasi aparatur sipil negara menguat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada (19/11/2025) kemarin di Jakarta.
Forum tahunan itu dipadati pejabat kementerian, kepala daerah, hingga instansi vertikal. Kepala BKPSDM Ogan Ilir, Wilson Efendi, turut hadir mewakili daerahnya dalam konsolidasi kebijakan kepegawaian nasional.
Kepala BKN Prof. Zudan membuka Rakornas dengan menegaskan bahwa tata kelola ASN harus “berbasis data, lincah, dan responsif terhadap kebutuhan publik”.
Menurutnya, birokrasi kini dituntut bergerak cepat dan adaptif sejalan dengan dinamika pelayanan masyarakat.
Rakornas 2025 dirancang sebagai ruang penyelarasan strategi kepegawaian dengan Asta Cita, delapan agenda pembangunan nasional.
Forum ini juga membahas percepatan digitalisasi data pegawai, penguatan sistem merit, serta penyederhanaan birokrasi yang lebih efektif dari pusat hingga daerah.
Sejumlah menteri hadir sebagai pembicara, mulai dari Menteri Pertanian, Menteri Sosial, hingga Ketua Komisi II DPR RI.
Mereka menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor agar transformasi ASN tidak berjalan parsial. Setiap kementerian dan daerah diharapkan bergerak dalam satu ritme kebijakan.
BKN menegaskan, fokus kebijakan kepegawaian kini bukan lagi semata penataan struktur, tetapi memastikan setiap ASN mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, terukur, dan berdampak langsung. Transformasi kompetensi pegawai menjadi titik perhatian utama.
Rakornas ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem manajemen ASN berbasis digital, meningkatkan profesionalitas aparatur, serta memastikan daerah—termasuk Ogan Ilir—selaras dengan agenda reformasi nasional. (*)
Jurnalis: Komaria Nzuri
