OGAN ILIR, TRIBUNEPOS – Di tengah sidang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (10/12/2025) lalu, kritik keras terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat dari anggota DPRD, Safari.
Anggota DPRD Ogan Ilir dari Fraksi PDI Perjuangan ini, menilai program yang menyerap anggaran hingga sekitar Rp400 miliar tersebut belum menunjukkan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Safari dalam rapat paripurna pengesahan APBD yang digelar di Gedung DPRD Ogan Ilir, beberapa waktu lalu.
Ia mempertanyakan efektivitas peredaran anggaran besar yang semestinya mampu menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan.
“Secara logika ekonomi, jika Rp400 miliar benar-benar beredar di Ogan Ilir, pertumbuhan ekonomi seharusnya terlihat jelas. Tapi faktanya, sampai sekarang tidak ada dampak signifikan yang bisa dirasakan,” ujar Safari di hadapan forum sidang.
Safari juga menyoroti kondisi masyarakat yang justru tengah dihadapkan pada kenaikan harga bahan pangan.
Menurutnya, situasi tersebut bertolak belakang dengan tujuan program MBG yang digadang-gadang tidak hanya memberi manfaat gizi, tetapi juga mendorong roda ekonomi daerah.
Ia menegaskan, meskipun Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada awalnya tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG karena dikelola pihak tertentu atau asosiasi, pemerintah daerah tetap tidak bisa lepas tangan, terlebih setelah muncul persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan.
“Begitu terjadi masalah, pemerintah daerah harus hadir dan bertanggung jawab. Tidak bisa hanya beralasan program ini di luar kewenangan daerah,” katanya.
Safari mendesak Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar secara resmi menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa pelaksanaan program MBG belum menyentuh perekonomian masyarakat setempat.
Ia menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar tujuan utama program tidak sekadar berhenti pada distribusi makanan gratis.
“Tujuan pemerintah pusat jelas, selain pemenuhan gizi, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau itu tidak tercapai, maka ada yang salah dan harus dikoreksi,” ujar Safari.
Ia berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat dan berani menyampaikan kondisi riil di Ogan Ilir kepada pemerintah pusat, agar kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan warga. (*)
Jurnalis: Zahrah Amiya Tasya
