PALEMBANG – Transparansi dalam pengelolaan dan penyampaian informasi publik adalah fondasi penting bagi pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Di tingkat lokal, seperti desa, transparansi menjadi kunci dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik.
Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan transparansi desa penulis menyarankan terbentuknya atau pendirian Komisi Informasi Transparansi Desa.
Apa itu Komisi Informasi Transparansi Desa?
Komisi Informasi Transparansi Desa (KITD) adalah lembaga yang dibentuk di tingkat desa untuk memastikan transparansi dalam penyampaian informasi publik.
KITD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa, program pembangunan, dan kebijakan publik tersedia secara terbuka untuk masyarakat.
Peran dan Tujuan KITD
1. Mendorong Akses Informasi
KITD bertugas untuk memastikan bahwa informasi terkait dengan kegiatan pemerintahan desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
2. Memberikan Edukasi
Selain menyediakan informasi, KITD juga memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka untuk mengakses informasi publik.
3. Mengawasi Kepatuhan
KITD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah desa mematuhi regulasi terkait transparansi dan hak akses informasi publik.
4. Menyediakan Sarana Pengaduan
KITD juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan akses informasi publik dan transparansi.
Tantangan dan Upaya Peningkatan
Meskipun pentingnya peran KITD, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi desa secara optimal:
1. Keterbatasan Sumber Daya
Desa-desa dengan sumber daya terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam memfasilitasi operasional KITD.
2. Kesadaran Masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akses informasi juga menjadi kunci dalam kesuksesan KITD.
3. Komitmen Pemerintah Desa
Komitmen yang kuat dari pemerintah desa dalam mendukung upaya transparansi juga diperlukan.
Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah dapat diambil:
– Penguatan Kapasitas
Pelatihan dan pendampingan bagi anggota KITD dan staf pemerintah desa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya transparansi dan cara mengimplementasikannya.
– Kampanye Edukasi
Melakukan kampanye edukasi yang terarah kepada masyarakat tentang hak akses informasi dan manfaat transparansi.
– Kolaborasi Antar Desa
Desa-desa dapat bekerja sama untuk saling mendukung dalam upaya meningkatkan transparansi, bertukar pengalaman, dan membagi sumber daya.
Kesimpulan
Komisi Informasi Transparansi Desa adalah langkah yang signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel di tingkat lokal.
Dengan komitmen dari pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan dari berbagai pihak, KITD dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan transparansi dan akses informasi publik di desa-desa Indonesia. **
Oleh: Hibza Meirdha Badar, ST, SH, MH, CMed
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumsel
