Laporan: Waluyo/ Jurnalis Tribunepos Jakarta
JAKARTA, TRIBUNEPOS — Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melontarkan tudingan keras soal adanya gerakan sabotase dari lingkaran dalam Istana terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Gatot, indikasi itu terlihat dari sejumlah kebijakan menteri yang justru menjerumuskan kepala negara ke dalam situasi politik berbahaya.
Pernyataan itu disampaikan Gatot dalam acara Reuni 5 Tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Yogyakarta, Senin malam, 18 Agustus 2025. Ia menyinggung sikap beberapa menteri yang dianggap melakukan insubordinasi terhadap arahan presiden.
“Saya menduga ini sabotase struktural yang dilakukan dari dalam pemerintahan sendiri. Kalau tidak percaya, silakan panggil saya,” ujar Gatot.
Salah satu yang disorot Gatot adalah kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat mewacanakan kenaikan PPN menjadi 12 persen. Wacana itu, kata Gatot, langsung memicu kemarahan publik hingga akhirnya Presiden Prabowo harus turun tangan meluruskan.
“Siapa yang terlihat jelek akibat kebijakan itu? Presiden lagi,” kata Gatot.
Selain Sri Mulyani, Gatot juga menyindir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Kasus pagar laut di Tangerang menjadi contoh.
Trenggono bersikeras mempertahankan pagar laut sebagai barang bukti meski Presiden sudah memerintahkan pembongkaran.
Gatot menyebut sikap itu sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap atasan.
“Ini insubordinasi,” ujarnya.
Gatot juga menyoroti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sempat membatasi distribusi gas elpiji 3 kilogram hanya lewat agen resmi. Kebijakan itu menimbulkan antrean panjang di berbagai daerah hingga menyebabkan korban jiwa.
“Lagi-lagi, presiden yang harus turun tangan membatalkan aturan itu,” katanya.
Tak hanya itu, Gatot menyinggung keputusan Kementerian Dalam Negeri terkait pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara yang memicu sentimen disintegrasi, hingga polemik izin tambang nikel di Raja Ampat yang memicu protes warga.
“Semua ini seperti rangkaian yang mengarah pada delegitimasi Presiden,” ucapnya.
Terbaru, kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membekukan rekening tidur selama tiga bulan juga dikecam Gatot. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi memicu rush keuangan besar-besaran.
“PPATK itu lembaga intelijen keuangan, bukan regulator bank. Kalau 122 juta nasabah antre menarik uang, siapa yang disalahkan? Presiden lagi,” kata Gatot.
Koalisi KAMI, yang selama ini dikenal vokal mengkritik pemerintahan, menilai gelombang kebijakan kontroversial itu bisa menjadi bagian dari operasi sistematis untuk melemahkan kepemimpinan Prabowo.
“Kami mengingatkan agar presiden tidak lengah terhadap gerakan terselubung ini,” pungkas Gatot.
**
