Scroll untuk baca artikel
BeritaMubaPilkadaPKSPolitikSumsel

INSPIRA Desak DPP PKS Revisi SK Dukungan Calon Bupati di Muba: Jangan Dukung Calon Mantan Pelaku Korupsi

×

INSPIRA Desak DPP PKS Revisi SK Dukungan Calon Bupati di Muba: Jangan Dukung Calon Mantan Pelaku Korupsi

Sebarkan artikel ini
Surat pemberitahuan aksi Badan Koordinasi Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (Inspira) Sumatera Selatan yang berencana menggelar aksi damai di depan Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Selatan pada Senin besok, 19 Agustus 2024. (Dok. Tribunepos.umbaran.com)

PALEMBANG, TRIBUNEPOS.COM – Badan Koordinasi Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (Inspira) Sumatera Selatan berencana menggelar aksi damai di depan Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Selatan pada Senin besok, 19 Agustus 2024.

Aksi ini bertujuan untuk mendesak Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS meninjau ulang Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan melalui DPD PKS Musi Banyuasin.

Surat pemberitahuan aksi yang dikirim kepada Kapolrestabes Palembang menjelaskan tiga tuntutan utama yang menjadi fokus aksi ini.

Pertama, Inspira mendesak agar DPP PKS segera meninjau kembali SK yang dikeluarkan oleh DPD PKS Musi Banyuasin.

Kedua, mereka meminta DPW PKS memprioritaskan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan kelompok tertentu.

Ketiga, Inspira menginginkan agar DPP PKS menarik kembali SK yang dianggap membahayakan negara karena terindikasi melibatkan individu yang pernah tersandung kasus korupsi.

3 tuntutan dalam aksi Badan Koordinasi Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (Inspira) Sumatera Selatan ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Dok. Tribunepos.umbaran.com)

Aksi damai yang akan dihadiri sekitar 100 orang ini akan berlangsung pada Senin, 19 Agustus 2024 besok, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai di Kantor DPW PKS Sumatera Selatan.

Koordinator aksi, Rison, dan koordinator lapangan, Alfuadi Imami, telah menandatangani surat pemberitahuan tersebut.

“Kami menginginkan agar keputusan yang diambil oleh PKS berpihak pada kepentingan umum, bukan pada kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikan banyak pihak,” ujar Rison dalam pernyataannya di surat aksi.

Surat pemberitahuan aksi ini juga menegaskan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan peringatan kepada DPP PKS agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan yang dapat berdampak luas.

Aksi ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat luas.

Masyarakat berharap agar tuntutan ini dapat didengar dan dipertimbangkan oleh DPP PKS demi kebaikan bersama. (*)