EDITORIAL
Oleh TRIBUNEPOS.COM
Dentang lonceng politik menggema dari kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Keputusan pemecatan Joko Widodo, yang dulu dielu-elukan sebagai “anak emas” partai, kini menjadi headline yang menyayat tajuk-tajuk berita politik Tanah Air.
Di tengah musim hujan politik pasca-Pilpres 2024, keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 menjadi angin badai yang menggulung Jokowi. Surat yang dikeluarkan partai pada 4 Desember 2024 itu tegas menyebut Jokowi melakukan “pelanggaran berat.”
Langkah Jokowi mendukung pasangan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dianggap sebagai pengkhianatan terhadap partai banteng, yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Jokowi dinilai melanggar AD/ART partai serta kode etik dan disiplin partai. Lebih fatal lagi, dia terang-terangan melawan keputusan partai,” kata seorang petinggi DPP PDIP, Selasa (17/12/2024).
Namun, bukan hanya ketidakloyalan yang membuat PDIP berang. Jokowi dituding menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK). Isu ini menguat setelah beberapa putusan MK di era Pilpres 2024 dianggap sarat kepentingan politik.
Retakan di Panggung Politik Jokowi
Pemecatan ini menandai lembaran baru sekaligus catatan kelam dalam perjalanan politik Jokowi. Sang “petugas partai” kini dianggap murtad dari garis ideologi yang membesarkannya.
“Jokowi selama ini dinilai cacat karena diduga mengintervensi hukum, sebuah tuduhan serius yang bukan hanya merusak citranya, tapi juga legitimasi kekuasaannya selama dua periode,” ujar M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul.
Bagi Jamil, pemecatan ini lebih dari sekadar sanksi partai. Ini adalah pesan keras kepada seluruh kader partai bahwa tak ada kompromi bagi ketidakloyalan. Namun di sisi lain, keputusan ini juga memicu pertanyaan: Apakah ini akhir dari kiprah politik Jokowi?
“Partai-partai lain akan berpikir dua kali untuk menerima Jokowi. Bagaimana mungkin mereka percaya kader yang pernah ‘mengkhianati’ partainya sendiri?” imbuh Jamil.
Namun, narasi Jokowi sebagai pengkhianat bukan tanpa perlawanan. Sebagian loyalisnya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersuara. Mereka menyebut keputusan PDIP adalah langkah emosional yang menutup mata terhadap kontribusi Jokowi membesarkan partai.
Luka Demokrasi dan Politik Kekuasaan
Pemecatan Jokowi juga membawa pertanyaan baru tentang demokrasi internal partai di Indonesia.
Bagaimana seorang kader bisa berada di titik persimpangan yang membuatnya melawan garis partai? Apakah ini murni soal loyalitas, atau ada konflik kepentingan yang lebih besar di balik layar?
“Sikap partai memang sah secara internal, tetapi ketika pemecatan itu disertai tuduhan intervensi MK, ini bukan lagi sekadar persoalan rumah tangga PDIP. Ini menyangkut demokrasi dan moral politik bangsa,” ucap seorang pengamat politik dari lembaga survei nasional.
Terbuang Tapi Tak Hilang?
Di tengah kesunyian yang menyelimuti Istana Negara, publik menanti langkah selanjutnya dari Jokowi. Akankah ia tetap tegak dengan para loyalisnya di KIM? Ataukah ini awal dari perpisahan Jokowi dengan panggung kekuasaan yang membesarkannya selama dua dekade?
Bagi partai lain, menerima Jokowi bukan tanpa risiko.
“Kalaupun ada partai yang menerimanya, itu hanya karena tekanan loyalis Jokowi. Dan itu tidak akan berjalan mulus, terutama jika ia ditempatkan di posisi strategis,” tutup Jamiluddin Ritonga.
Pemecatan ini mungkin menandai akhir era keemasan Jokowi dalam politik PDIP. Namun, jika politik adalah panggung drama, maka peran Jokowi belum selesai. Langkah berikutnya akan menentukan: Apakah ia akan menjadi simbol perlawanan atau sekadar tokoh yang tertinggal dalam sejarah?. **
Editorial ini adalah rekonstruksi fakta dengan sentuhan gaya feature, mengedepankan narasi dan analisis mendalam khas Tribunepos
