Aktivis: Terlalu Kecil, Kalau Berani Mundur
PALEMBANG, TRIBUNE POS – Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ansori, dengan tegas menantang siapa saja yang bisa membuktikan adanya praktik jual-beli bangku dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp 1 juta.
Tantangan ini dikeluarkan setelah muncul berbagai tuduhan di media sosial yang menyebutkan adanya praktik curang dalam proses penerimaan siswa baru di beberapa sekolah di Palembang.
Ansori mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki bukti nyata mengenai praktik tersebut dapat melaporkannya secara resmi.
“Saya siap memberikan hadiah Rp 1 juta kepada siapa saja yang bisa memberikan bukti konkrit terkait praktik jual-beli bangku di sekolah-sekolah negeri di Palembang,” ujarnya dilansir dari Sripo, Kamis (20/6/2024).
Ansori menambahkan, sayembara itu dibuat agar masyarakat yang merasa dirugikan atau tahu ada praktek jual beli bangku sekolah bisa langsung menunjuk “tersangka” penyuap dan yang diberi suap.
Hal ini dilakukan agar pelakunya bisa diberikan pelajaran dan dijadikan contoh pelaku kejahatan dalam dunia pendidikan dengan praktek yang salah.
“Karena sesuai aturan tidak boleh ada pungli karena masuk sekolah negeri gratis,” tegasnya.
Ansori juga mengatakan, jika ada bukti otentik maka pelaku suap dan yang diberi suap akan sama-sama di sanksi bahkan di bawa ke ranah hukum.
“Buktikan pelakunya akan kita pajang dan jadikan contoh biar jadi efek jera,” ucap Ansori.
Dia menyebut sayembara ini akan efektif mengungkap pelaku suap dan pungli karena jika ada yang sudah tertangkap maka akan menunjuk juga pelaku lainnya karena pastinya tidak mau hanya diberikan sanksi sendiri.
Pasti akan menyeret pelaku suap dan penerima suap lainnya sehingga mudah membongkar praktek jual beli bangku sekolah tersebut.
“Saya tunggu siapa yang bisa membuktikannya,” sebut Ansori.
Dapat Tanggapan Beragam Pro-Kontra
Pernyataan ini mendapat tanggapan beragam dan kritis dari masyarakat dan aktivis. Beberapa pihak mendukung langkah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang ini yang dianggap transparan dan berani. Sementara yang lain merasa skeptis dan menilai bahwa tantangan tersebut tidak cukup untuk menangani masalah sistemik dalam pendidikan.
Apalagi hadiah dinilai terlalu kecil untuk mendorong orang memberikan informasi.
“Terlalu kecil hadiah segitu, mungkin kepala dinasnya pingin viral saja sehingga buat tantangan semacam sayembara seperti ini,” kata Andi seorang warga yang juga sebagai aktivis pemuda di Palembang kepada Tribunepos.com, Sabtu (22/6/24).
Menurut aktivis muda Palembang ini, bahwa hanya dengan memberikan hadiah uang bagi yang bisa membuktikan praktik curang tidaklah cukup. Jika Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Ansori benar-benar serius, seharusnya ia siap mengundurkan diri dari jabatannya jika tuduhan ini terbukti benar.
“Langkah mundur dari jabatan adalah bentuk tanggung jawab yang lebih besar dan menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ini,” tegas Andi.
Untuk diketahui, sayembara ini dibuatnya karena ada postingan yang viral di akun media sosial yang menyebut untuk masuk ke salah satu sekolah negeri harus membayar uang Rp 4 juta.
Bahkan saat sesi wawancara dengan guru, secara terang-terangan diminta apakah siap menyiapkan uang Rp 10 juta saat mendaftar di salah satu SMPN di Palembang.
Viral cuitan itu diposting oleh akun media sosial @palembangterkini.official yang ramai dikomentari ratusan netizen.
Postingan itu sontak menuai pro dan kontra dari netizen karena banyak yang menyangkan mengapa harus menyogok mahal jika memang mampu sekolah sekolah swasta saja.
Banyak juga yang menyangkan praktek jual beli bangku sekolah memang bukan isu dan isapan jempol belaka karena memang ada dan nyata hanya saja berjalan rapi tanpa meninggalkan bukti hitam di atas putih yang sulit dibuktikan. **
