PALEMBANG, TRIBUNEPOS – Kejutan terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Selatan. KH Hendra Zainuddin Al Qodiri resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumsel menggantikan KH Muflihul Hasan.
Peristiwa ini mencuat dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XXIII yang digelar ulang oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Hotel Arista, Palembang, Kamis, 27 Februari 2025.
Sementara KH Ma’lan Abdullah terpilih sebagai Rais Syuriah PWNU Sumsel, gantikan KH Muhammad Dainawi Gerentam Boemi.
Keputusan ini mengejutkan banyak warga NU di Sumsel. Pasalnya, pada Konferwil sebelumnya di Auditorium UIN Raden Fatah Palembang, 23 September 2024 lalu, KH Muflihul Hasan telah terpilih sebagai Ketua PWNU Sumsel periode 2024-2029.
Namun, keputusan itu kandas. PBNU membatalkan hasil Konferwil sebelumnya dan menginstruksikan pelaksanaan Konferwil ulang.
Kabar ini menyebar cepat di kalangan warga NU. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa hasil Konferwil sebelumnya dibatalkan? Apa yang sebenarnya terjadi?
PBNU Temukan Pelanggaran
Keputusan PBNU untuk membatalkan hasil Konferwil XXIII sebelumnya bukan tanpa alasan. PBNU menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan Rais Syuriah PWNU Sumsel pada Konferwil sebelumnya.
Dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan status Rais Syuriah terpilih KH Muhammad Dainawi Gerentam Boemi dalam Konferwil ke-23 itu.
PBNU menerima laporan bahwa Kyai Dainawi Gerentam Boemi diduga masih menjabat sebagai pengurus salah satu partai politik dalam kurun satu tahun terakhir sebelum pemilihan berlangsung—sesuatu yang bertentangan dan melanggar aturan organisasi NU.
Tak hanya itu, PBNU juga menerima laporan bahwa surat pengunduran diri yang diajukan oleh kyai Dainawi Gerentam Boemi dari kepengurusan partai diduga dibuat dengan tanggal mundur (backdated). Artinya, surat tersebut tidak sah secara administratif.
Dengan temuan ini, PBNU mengambil langkah tegas, dengan membatalkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengurus Wilayah NU Sumsel masa khidmat 2024-2029.
Dengan kata lain, fungsionaris PWNU Sumsel hasil Konferwil September 2024 pun dinyatakan tidak lagi diakui dan tidak berhak mengatasnamakan kepengurusan PWNU Sumsel dalam kegiatan apa pun.
Tak hanya membatalkan Konferwil, PBNU juga berencana mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan pemalsuan dokumen surat pengunduran diri ini.
Sebagai langkah organisasi PBNU juga memastikan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan pemalsuan dokumen ini. Sanksi organisasi terhadap oknum yang terbukti melanggar aturan pun sedang dipertimbangkan.
BACA JUGA …
Guncangan di Internal NU Sumsel
Keputusan PBNU ini sontak membuat dinamika di tubuh NU Sumsel semakin menarik. Para kader NU yang sebelumnya mendukung kepemimpinan KH Muflihul Hasan harus menerima kenyataan pahit bahwa kepengurusan baru kini telah terbentuk.
Sebagian warga NU terkejut dengan hasil ini, terutama karena proses pemilihan ulang digelar tanpa banyak diketahui warga NU sebelumnya.
Meski menuai kejutan, keputusan PBNU ini menjadi pelajaran besar bagi persoalan integritas dan diyakini sebagai langkah tegas dalam menjaga marwah organisasi NU.
Dengan kepemimpinan baru di tangan KH Hendra Zainuddin, NU Sumsel diharapkan bisa lebih solid dan terhindar dari tarik-menarik kepentingan yang bisa mencederai independensi organisasi.
Kini, KH Hendra Zainuddin Al Qodiri dan KH Ma’lan Abdullah mengemban tanggung jawab besar untuk memimpin NU Sumsel di tengah situasi yang belum sepenuhnya tenang.
Dengan dukungan PBNU, kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa PWNU Sumsel lebih solid dan terbebas dari konflik internal yang berkepanjangan yang mencederai organisasi NU.
Namun, pertanyaan tetap mengemuka: apakah keputusan ini benar-benar menyelesaikan masalah, atau justru membuka babak baru dalam dinamika NU Sumsel?. **
Oleh: Sandi Pusaka Herman
Penulis adalah Wakil Ketua LPBH NU Sumsel periode 2019-2024
