TRIBUNEPOS.COM – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyinggung soal pemeriksaan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK. Megawati mengingatkan penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, yang memeriksa Hasto.
Megawati mulai menilai pemeriksaan Hasto di KPK sarat kejanggalan. Ia mengingatkan penyidik KPK untuk bekerja sesuai aturan.
“Lha iya saya nggak takut waktu Pak Hasto itu dipanggil menurut saya itu tidak sesuai, sama Rossa,” kata Megawati dalam Mukernas Perindo di Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
“Kamu siapa Rossa? Jangan hanya kamu KPK lho, ya saya nggak takut, gile lho,” katanya disambut riuh peserta Mukernas Perindo.
Megawati cerita bahwa dirinya berperan dalam pembentukan sejumlah institusi hukum, seperti MK dan KPK. Namun, dia menyayangkan penegakan hukum saat ini yang disebut mudah diintervensi.
“Yang bikin MK siapa? Betul kalau nggak percaya buka, yang bikin KPK saya,” kata Presiden ke-5 RI itu.
“Sekarang hukum itu diobrak-abrik kekuasaan,” ujar Megawati.
Akan Menghadap Kapolri Andai Hasto ‘Diambil’ Polisi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung kasus yang tengah dihadapi sekjennya, Hasto Kristiyanto. Megawati mengaku akan menghadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo andai Hasto ‘diambil’ kepolisian.
“Kan sekarang kan gitu, ditarget, ditarget, ditarget, gitu kan. Betul nggak?” ujar Megawati yang dijawab ‘Betul’ oleh kader-kader Perindo.
“Nah iya, kok gitu takut. Loh kayak Pak Hasto. Sampe saya nanya, salahmu opo, hah, To? Loh iya, biarin aja, dimutasi aja takut,” ujar Megawati.
Megawati lantas mengungkit peristiwa yang dialaminya saat Orde Baru. Megawati menyebut dirinya bisa seperti sekarang karena masih dicintai rakyat.
“Kalau rezeki, kayak saya ini, coba, bapak saya digitukan, ini sejarah lho, karena diminta masalah kebangsaan, bapak saya digitukan, kita jadi orang biasa, gitu. Akhirnya ya kalau emang di sini lo di sini, lho, di sini (Megawati menunjuk garis di telapak tangan), kalau dipaksa juga nggak bakalan jadi,” kata Megawati.
“Ternyata kan karena saya tetap dicintai rakyat gitu, ya… apa ya,” imbuhnya.
Megawati menegaskan Hasto tidak perlu takut dengan apa yang dihadapi saat ini. Megawati mengaku akan pergi ke Kapolri jika Hasto ‘diambil’. Megawati mengaku ingin mendengar apa yang akan diucapkan Kapolri saat dirinya pergi menemui.
“Jadi saya bilang sama Hasto, ‘Udah nggak usah takut, nanti kalau kamu diambil aku pergi ke Kapolri’, kubilang gitu. Coba pengin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media,” imbuh Megawati.
Hasto Kristiyanto memang tengah menghadapi pelaporan kasus dugaan penyebaran hoax. Hasto juga dilaporkan terkait dugaan penghasutan. Hasto sudah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor pada Selasa (4/6) lalu.
“Masih kita dalami dulu. Ada masalah ITE juga ada, kemudian masalah penghasutan,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Kamis (6/6/2024).
Selain di kepolisian, Hasto menjadi saksi kasus Harun Masiku, mantan caleg PDIP. Harun juga jadi buron dalam kasus tersebut.
Biodata AKBP Rossa Purbo Bekti
Biodata penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti. Pria berusia 40 tahun itu, disinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sejak tahun 2016, dia bertugas di KPK dan saat itu berpangkat Komisaris Polisi (Kompol). Dia menjabat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya KPK, dalam unit kerja Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.
Rossa diduga merupakan sosok yang menyita handphone milik Hasto karena ada kaitan dengan Harun Masiku. Atas hal tersebut, Rossa dilaporkan oleh anak buah Hasto ke Dewas KPK.
Tak hanya itu, AKBP Rosa Purbo Bekti juga dilaporkan ke Bareskrim Polri hingga Komnas HAM.
AKBP Rossa Purbo Bekti adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2006. Di Akpol, ia satu angkatan dengan mantan Kasat Reskrim Polres Cirebon, Kompol Galih Wardana.
Karier AKBP Rossa Purbo Bekti sudah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Tercatat sudah hampir 10 tahun Rosa Purbo Bekti mengabdi di KPK.
Berbagai kasus korupsi kelas kakap pernah ia tangani. Rossa diketahui turut aktif dalam mengusut kasus e-KTP yang menjerat berbagai penjabat negara.
Rossa juga pernah tergabung dalam tim yang melakukan OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Dia pernah bertugas sebagai kepala satgas KPK terkait dengan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo.
Selain itu, AKBP Rossa juga pernah turut mencari keberadaan Harun Masiku di PTIK pada 8 Januari 2020.
Keterlibatan Rossa dalam kasus Harun Masiku sempat menimbulkan polemik, karena ia pernah ingin dikembalikan ke Polri oleh Firli Bahuri yang menjabat Ketua KPK saat itu. Namun akhirnya, AKBP Rossa berhasil kembali berdinas di KPK.
Dalam kesempatan itu, Megawati Soekarnoputri juga mengaku kerap melayangkan protes ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly.
Sikap Megawati tersebut didasari karena menilai kader partainya sering kali menjadi target dalam kasus hukum.
“Saya suka ngamuk ke dia (Yasonna) lho, jadi menteri ngapain lho, lah anak buah kita maunya ditarget melulu,” kata Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).
Sebagaimana diketahui, belakangan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.
Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang menjadi tersangka dugaan suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke Senayan, tapi meninggal dunia.
Ketika ditanya oleh Megawati, Hasto menceritakan bahwa penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap dirinya hingga menyita buku catatannya dan ponsel, padahal statusnya saat itu masih menjadi saksi.
Kepada Megawati, Hasto menyebut penyidik KPK yang melakukan penggeledahan adalah Rossa Purbo Bekti.
“Enak saja emangnya siapa dia, betul enggak? Iya orang dia manusia juga,” ungkap Megawati.
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya bisa saja mengembalikan barang-barang Hasto selama tidak berkaitan dengan penanganan perkara Harun Masiku.
Namun, kata Tessa, tim penyidik KPK akan melakukan penelusuran terlebih dahulu.
“Kalau tidak ada kaitan seputar perkara yang sedang ditangani biasanya dikembalikan,” kata Tessa kepada awak media, Selasa (2/7/2024).
Barang-barang yang disita itu akan dikembalikan langsung kepada yang bersangkutan.
Rossa Ditantang Megawati
Pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK berbuntut panjang. Ketua Umum Ketua Umum PDIP Megawati menunjukkan rasa tak senangnya. Bahkan dia menyindir salah seorang penyidik KPK bernama AKBP Rossa Purbo Bekti.
Hal itu diungkap Megawati saat memberi sambutan di depan kader PDIP dalam acara pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025, Jumat (5/7/2024) lalu.
Megawati menyebut kasus Harun Masiku yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sudah janggal.
Lalu, dia menantang penyidik KPK bernama AKBP Rossa Purbo Bekti untuk menghadap dirinya. Seperti diketahui, Rossa merupakan penyidik dalam kasus suap Harun Masiku.
“Saya berani kalau umpamanya suruh datang Rossa, ngadepin aku,” kata Megawati saat itu.
Menurut Mega, KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat masa pemerintahan dirinya sebagai presiden kelima RI.
Sedangkan Rossa yang berpangkat AKBP dianggap setara dengan Letkol.
“Gile, orang KPK yang bikin itu saya. Gile deh. Panggil dia aja, pangkatnya apa? Apa ini baru Letkol saja, belum jenderal,” katanya.
“Saya panglima tertinggi (sebagai presiden saat itu), yang misahin polisi (dari ABRI) itu saya. Keren lho, saya ini,” imbuh Megawati.
Dalam kasus ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah dua kali diperiksa sebagai saksi oleh KPK.
Lembaga antirasuah itu juga menyita ponsel serta buku catatan Hasto yang diklaim terdapat informasi internal partai di dalamnya.
“Saya bilang sama si Hasto, ‘Lo berani dateng enggak, To? Masak kalah sama aku.
Aku aja dateng sampai tiga kali, lho, To’, ku bilang. ‘Yo dateng lo, ini, Bu’. Terus siapa sih yang manggil kamu? Tanyain namanya, gitu kan. Namanya Rossa. Tulis tuh, kamu (wartawan).
Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rossa,” ungkap Megawati.
Ia meminta agar kader-kadernya tidak takut menghadapi pemanggilan aparat penegak hukum.
Megawati juga menantang awak media menulis soal tantangannya ini terhadap Rossa.
“Enak saja, memangnya siapa dia? Hehe, betul enggak? Lho iya orang dia manusia juga,” ucapnya.
Megawati juga beranggapan, jika ucapannya ini ramai diberitakan, akan ada pihak yang berupaya memanggil dirinya pula. Ia mengaku tak gentar dan siap memanggil semua ahli hukum.
“Mau ikut saya?” tantang Megawati kepada para kadernya.
“Ikuuuttt,” sahut mereka.
Sebelumnya diberitakan, ada isu Hasto Kristiyanto dicopot dari Sekjen PDIP. Hal itu terkait kasus buronan KPK Harun Masiku, yang sampai saat ini belum ditangkap.
Menanggapi isu tersebut, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun buka suara. Menurutnya, tidak ada pencopotan Hasto Kristiyanto karena kasus Harun Masiku.
“Enggak ada, enggak ada,” kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mengusut penyokong dana eks caleg PDIP Harun Masiku selama dalam pelariannya.
Mantan Penyidik KPK Praswad Nugraha pernah mengungkap hal tersebut. Praswad menduga Harun Masiku didanai oleh pihak tertentu dalam pelariannya.
Karena menurut Praswad, seorang buronan butuh uang dalam jumlah besar untuk berpindah-pindah tempat.
Selain itu, ia meyakini Harun Masiku tidak mungkin mengakses sistem keuangan perbankan secara mandiri.
“Buronan Harun Masiku butuh uang tunai yang banyak karena selalu berpindah-pindah.
Dan tidak bisa mengakses sistem keuangan perbankan. Karena akan langsung ketahuan jika yang bersangkutan mengambil ATM dan lain-lain,” kata Praswad, Kamis (27/6/2024).
“Sehingga pasti butuh ada pihak yang backup atau support kebutuhan keuangan Harun Masiku,” imbuh Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute ini.
Pegawai KPK yang tersingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini, Harun dipastikan tidak bekerja.
Karena sedang berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Maka itu, Harun butuh uang dalam pelariannya.
“Harun Masiku tidak bisa bekerja, karena statusnya sedang buron, sehingga pasti tidak ada pemasukan.
Tanpa dukungan dari pihak tertentu, tidak mungkin dia bisa membiayai pelariannya selama 4,5 tahun terakhir ini,” kata Praswad.
Menanggapi informasi itu, KPK tetap mengusut pelarian Harun Masiku.
“Akan didalami oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).
Di tempat lain, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun membantah isu pencopotan Hasto Kristiyanto dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) karena kasus Harun Masiku.
“Enggak ada, enggak ada,” kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Komarudin menegaskan pergantian Sekjen adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan melalui kongres.
Dia mengaku tak memiliki kapasitas untuk berbicara soal pergantian Sekjen partai berlambang banteng moncong putih itu.
“Dan struktur partai sampai hari ini tetap kompak, siap mengawal partai, mengawal ketua umum, mengawal Sekjen, dan mengawal simbol-simbol partai,” ungkap Komarudin.
Komarudin mengatakan, kasus Harun Masiku sudah bergulir empat tahun dan kerugian negaranya tidak terlalu besar.
“Nah, kira-kira urusan Masiku ini berapa sih kerugian negara atau siapa yang rugi yang luar biasa di situ,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini menduga kasus Harun Masiku kembali diungkit karena ada pesanan.
“Tetapi ini kan terkesan serangan ke Sekjen, serangan ke partai, kelihatannya. Ada pesan sponsor kan kelihatannya,” ucap Komarudin.
Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku pada Senin (10/6/2024).
Hasto diperiksa selama empat jam. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone (HP) milik Hasto dan catatan partai melalui stafnya bernama Kusnadi.
Selain itu, 1 milik milik Kusnadi, serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita penyidik KPK.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap buron kasus suap, Harun Masiku, dalam waktu dekat.
“Mestinya, mestinya bisa (ditangkap dalam waktu dekat),” kata Moeldoko di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024). (*)
