JAKARTA, TRIBUNEPOS – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memicu gelombang keracunan massal di berbagai daerah kini merembet ke jantung kekuasaan. Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, usai ia melontarkan pertanyaan soal MBG kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kejadian berlangsung Sabtu malam (27/09/25). Seorang staf BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, dan meminta langsung identitas liputan atas nama Diana. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan langkah itu.
“Kami terkejut. Tak ada penjelasan resmi mengapa kartu pers Istana dicabut,” kata Titin, Minggu (28/09/25). CNN Indonesia sudah melayangkan surat protes ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara.
Pertanyaan Diana sendiri tergolong relevan, bagaimana Presiden merespons maraknya kasus keracunan MBG—program unggulan pemerintah bernilai triliunan rupiah—yang kini ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah daerah.
Tindakan Istana memicu kecaman luas. Dewan Pers menilai pencabutan kartu liputan sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberi penjelasan. Akses jurnalis tak boleh dihambat,” ujar Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat.
Nada serupa datang dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menegaskan pertanyaan Diana masih berada dalam koridor etika jurnalistik.
“Ini justru soal kepentingan publik. Membatasi kerja wartawan sama saja membatasi hak masyarakat atas informasi,” ujarnya.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Forum Pemred ikut menyesalkan langkah BPMI.
Ketua PWI, Akhmad Munir, menyebut tindakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Pers dan konstitusi.
Sementara Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, mengingatkan negara tak boleh menghalangi kerja jurnalis, apalagi di lingkungan Istana.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan LBH Pers bahkan menyebut pencabutan kartu liputan itu sebagai bentuk pembungkaman.
“Kami mendesak Istana meminta maaf dan mengembalikan kartu pers Diana,” kata Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim.
Sementara itu, pemerintah sibuk memadamkan api krisis MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Presiden memerintahkan investigasi menyeluruh atas seluruh kasus keracunan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah akan ditutup sementara.
“Semua SPPG wajib punya sertifikat laik higiene sanitasi. Puskesmas dan UKS akan dikerahkan memantau secara rutin,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu siang.
Data Kemenkes menunjukkan sebagian besar SPPG MBG belum mengantongi sertifikat tersebut. Celah itu diyakini menjadi salah satu penyebab rentetan keracunan.
Di tengah kritik yang membesar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berusaha meredakan suasana. Ia menyebut akan mencari jalan tengah terkait pencabutan kartu pers CNN Indonesia.
“Kita bangun komunikasi bersama. Besok sudah ada pertemuan dengan CNN,” katanya.
Namun bagi kalangan pers, isu ini lebih dari sekadar sengketa administrasi. Pencabutan kartu liputan wartawan karena pertanyaan kritis bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di era Prabowo. **
