JAKARTA, TRIBUNEPOS – Puluhan ribu pekerja tambang di Indonesia kini menatap masa depan yang tidak pasti. Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) memicu gelombang protes dari Aliansi Pemerhati Karyawan Tambang (APKT).
Aliansi yang menaungi ribuan pekerja tambang menilai kebijakan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga mengancam mata pencaharian puluhan ribu keluarga.
Ripaldi Rusdi, Koordinator APKT, menegaskan bahwa keputusan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bersifat gegabah dan mengabaikan aspek sosial-ekonomi masyarakat yang hidup bergantung pada sektor tambang.
“Ratusan IUP diberhentikan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja. Akibatnya, puluhan ribu karyawan tambang terancam kehilangan pekerjaan dan penghasilan,” ujar Ripaldi kepada Kabarbaru di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Dampak kebijakan ini terasa di seluruh daerah penghasil tambang. Banyak pekerja yang harus menghadapi pemutusan hubungan kerja mendadak, sementara perusahaan mengaku kesulitan memenuhi penetapan jaminan reklamasi dan pascatambang akibat seringnya pergantian pejabat di Ditjen Minerba.
“Yang salah bukan perusahaan, tapi Ditjen Minerba dan stafnya yang tidak konsisten mengurus jaminan reklamasi dan pascatambang. Anehnya, justru perusahaan yang dijadikan kambing hitam,” kata Ripaldi.
APKT menilai langkah Bahlil tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga mengganggu iklim investasi dan menciptakan ketidakpastian usaha.
Dengan alasan itu, aliansi ini meminta Presiden RI Prabowo Subianto segera mencopot Menteri ESDM.
“Rakyat pekerja tidak boleh menjadi korban atas kebijakan yang tidak bijak,” tegas Ripaldi.
Selain itu, APKT menegaskan akan terus mengawal isu ini secara konstitusional, memastikan suara karyawan tambang terdengar hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Puluhan ribu pekerja, yang selama ini menjadi tulang punggung industri tambang, kini menanti keputusan yang berpihak pada kesejahteraan mereka.
Dalam bayangan ini, kebijakan pemerintah harus seimbang antara kepentingan negara, perusahaan, dan pekerja—agar tambang tetap menjadi sumber kesejahteraan, bukan ancaman bagi kehidupan masyarakat. **
