LAHAT, TRIBUNEPOS.COM – Tensi politik di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, terus memanas menjelang Pilkada serentak 2024. Pj Bupati Lahat, Imam Pasli, diduga tidak menjaga netralitasnya dan disebut-sebut berpihak kepada salah satu calon bupati, Yulius Maulana.
Serangkaian protes masyarakat Lahat semakin sering terlihat.
Aksi demonstrasi di depan kantor bupati hingga kediaman resmi Imam Pasli berlangsung menuntut kejelasan atas kebijakan yang dianggap menguntungkan Yulius Maulana.
Kebijakan ini disebut mencoreng prinsip demokrasi serta menjadi contoh buruk bagi pendidikan politik lokal.
Ketegangan bertambah saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lahat menetapkan tiga pasangan calon untuk Pilkada.
Mereka adalah Yulius Maulana-Budiarto (nomor urut 1), Bursah Zarnubi-Widia Ningsih (nomor urut 2), dan Lidyawati-Haryanto (nomor urut 3).
Kritik keras datang dari Oktaria Saputra, aktivis nasional sekaligus tokoh muda putra daerah Lahat.
Dia menuding Imam Pasli terlalu jauh terlibat dalam mengamankan kemenangan Yulius Maulana.
“Kami mendapat informasi bahwa puluhan PJ Kades diberhentikan hanya karena mereka menolak mendukung Yulius Maulana,” ungkap Oktaria, Minggu (29/9/2024).
Menurutnya, sejumlah PJ Kades bercerita bahwa mereka dipaksa mendukung Yulius dan diminta menyetorkan dana Rp1 juta per bulan untuk kepentingan posko pemenangan.
Hal ini, lanjut Okta, disebut sebagai bentuk balas budi karena posisi PJ Kades diberikan atas jasa Yulius.
Yulius dikabarkan mengatakan bahwa Imam Pasli adalah “orangnya” dan siap mengganti siapa saja yang tidak patuh.
Namun, tidak semua PJ Kades mau mengikuti arahan tersebut.
Penolakan mereka berujung pada ancaman pencopotan, yang akhirnya benar-benar terjadi pada 33 PJ Kades.
Ironisnya, posisi mereka diisi oleh orang-orang dari kabupaten lain, tepatnya dari Empat Lawang, asal Yulius Maulana.
“Ini jelas pelanggaran besar. Pj Bupati seharusnya menjaga objektivitas, bukan menjadi alat politik seorang kandidat,” ujar Oktaria.
Dia pun meminta agar Mendagri Tito Karnavian segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja Imam Pasli.
Tindakan Imam yang secara terang-terangan berpihak kepada salah satu calon bupati dianggap melanggar etika politik.
“Tito Karnavian selalu menegaskan bahwa netralitas kepala daerah adalah kunci dalam menjaga proses demokrasi.
Jika Pj Bupati sudah jelas-jelas tidak netral, Mendagri harus bertindak tegas,” tegas Okta.
Seruan serupa juga diutarakan oleh sejumlah tokoh masyarakat dan elemen sipil lainnya yang menilai netralitas pemerintah daerah sangat krusial dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Lahat. **
