JAKARTA, TRIBUNEPOS.COM – Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar di Hotel Grand Paragon Jakarta, Minggu (18/8/2024), menjadi panggung bagi Zulmansyah Sekedang.
Tanpa pesaing, ia melangkah mulus menjadi Ketua Umum PWI periode 2023-2028.
Terpilihnya Zulmansyah, yang berlangsung aklamasi, mengukuhkan posisi pria yang dikenal rendah hati ini di puncak organisasi wartawan tertua di Indonesia.
Proses pemilihan yang seharusnya berlangsung sengit, berubah menjadi sepi setelah dua kandidat lainnya, Ahmad Munir dan Rajab Ritonga, memutuskan mundur.
Langkah mereka membuka jalan bagi Zulmansyah untuk melenggang tanpa hambatan.
Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa tantangan. KLB kali ini digelar untuk menyelamatkan marwah organisasi yang sempat terguncang oleh konflik internal.
Dalam pidato penerimaannya, Zulmansyah tampil dengan sikap tegas namun merendah.
“Saya tidak akan melawan, saya siap disanksi jika melanggar,” ucapnya, seolah menegaskan komitmennya terhadap integritas dan disiplin organisasi.
Pernyataan ini memberi sinyal bahwa di bawah kepemimpinannya, PWI akan kembali kepada koridor profesionalisme yang sempat goyah.
KLB juga menorehkan sejarah baru dengan terpilihnya Sasongko Tedjo sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI.
Seperti Zulmansyah, Sasongko Tedjo pun terpilih secara aklamasi, memperlihatkan keinginan kuat para anggota untuk membangun kembali kehormatan organisasi.
Zulmansyah kini memegang kendali di tengah harapan besar untuk membawa PWI keluar dari bayang-bayang konflik dan menuju masa depan yang lebih cerah.
Ia dihadapkan pada tugas berat, menjaga integritas wartawan sekaligus memulihkan citra PWI yang sempat tercederai.
“Ini bukan kemenangan saya pribadi, ini adalah kemenangan kita semua untuk mengembalikan PWI ke jalurnya,” tegasnya.
Kongres yang berlangsung lancar ini menandai babak baru dalam perjalanan PWI. Di tengah riuh rendah dunia pers, Zulmansyah harus membawa PWI melewati tantangan zaman, menjadikan organisasi ini tetap relevan dan berwibawa di mata anggotanya, serta publik Indonesia. (*)
