PALEMBANG, TRIBUNEPOS.COM – Koalisi Masyarakat Wong Kito merencanakan aksi damai yang akan digelar pada Jumat, 6 September 2024 mendatang.
Aksi tersebut akan berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, dengan jumlah massa yang diperkirakan mencapai sepuluh orang aktivis.
Menurut surat pemberitahuan yang dikirim ke Polrestabes Palembang, Koalisi Masyarakat Wong Kito mengangkat sejumlah isu penting dalam aksinya.
Salah satunya adalah permintaan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi untuk mengevaluasi kinerja sejumlah kepala dinas yang dinilai tidak layak atau tak becus memimpin di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Beberapa kepala dinas yang menjadi sorotan di antaranya adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Selain itu, para aktivis juga meminta agar Pj Gubernur lebih mendekatkan diri kepada aktivis dan menjadikan mereka sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Mereka menegaskan bahwa apabila Pj Gubernur tidak mampu memenuhi tuntutan ini, mereka akan mendesaknya untuk segera meninggalkan bumi Sriwijaya.
Koordinator aksi, Irwan Van Marssy, Simon Peres, dan Haris, menegaskan bahwa aksi ini akan dilakukan secara damai.
Mereka juga berharap Pj Gubernur Elen Setiadi dapat langsung bertemu dengan seluruh aktivis Wong Kito untuk mendengar aspirasi mereka secara langsung.
Aksi ini akan dilengkapi dengan sejumlah peralatan seperti mobil komando, spanduk, panji-panji, dan ban bekas.
Beberapa kelompok pendukung aksi, termasuk para senior aktivis Wong Kito se- Sumsel, SCW Pengawas Internal Koalisi, Lidik Sumsel, Gerebek, dan Presedium, juga dikabarkan akan turut serta dalam kegiatan ini.
Koalisi Masyarakat Wong Kito menyampaikan harapannya agar aksi ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi perhatian serius bagi pihak pemerintah daerah.
Dengan demikian, mereka berharap perubahan yang diinginkan dapat segera terwujud demi kemajuan Sumatera Selatan. (*)
