Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu menyusun peta kebutuhan pesantren secara menyeluruh. Basis data yang akurat harus menjadi fondasi utama perencanaan.
Dari data tersebut kemudian disusun standar biaya minimal pesantren sebagai instrumen kebijakan fiskal yang adil.
Selain itu, transparansi harus menjadi prinsip utama. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses penentuan, penyaluran, dan penggunaan anggaran pesantren dilakukan. Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong akuntabilitas semua pihak.
Lebih jauh lagi, Sumatera Selatan perlu mulai memikirkan skema Dana Abadi Pesantren Daerah sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang. Pendidikan tidak boleh bergantung pada siklus politik lima tahunan. Pesantren membutuhkan kepastian yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, isu pembiayaan pesantren bukan semata-mata persoalan anggaran. Ini adalah soal cara pandang negara terhadap masa depan.
Jika pesantren diyakini sebagai pilar pendidikan, pusat pembentukan karakter, sekaligus benteng moral masyarakat, maka dukungan terhadapnya tidak boleh berhenti pada pengakuan hukum. Dukungan itu harus tercermin dalam kebijakan fiskal yang nyata.
Perda Pesantren akan menemukan maknanya bukan ketika disahkan dalam lembaran daerah, melainkan ketika mampu mengubah kondisi riil pesantren di lapangan.
Karena itu, ujian sesungguhnya bagi Sumatera Selatan hari ini bukan lagi menerbitkan regulasi baru, melainkan memastikan bahwa setiap regulasi yang telah lahir benar-benar menghadirkan keadilan anggaran bagi pesantren.
Sebab peradaban yang kuat tidak dibangun oleh banyaknya aturan, melainkan oleh keberanian menerjemahkan aturan menjadi tindakan. :::
Komentar