Persoalannya, tidak semua pengguna Pertamax bisa dengan mudah berpindah ke Pertalite. Aturan pembelian subsidi yang semakin ketat melalui sistem registrasi dan QR Code membuat sebagian konsumen praktis terjebak di jalur BBM nonsubsidi.
Akibatnya, kelompok yang berada di tengah—tidak cukup miskin untuk menerima subsidi, tetapi juga tidak cukup kaya untuk mengabaikan kenaikan harga—menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Fenomena ini bukan cerita baru.
Data Badan Pusat Statistik dan berbagai lembaga riset menunjukkan kelas menengah Indonesia terus mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah masyarakat yang masuk kategori kelas menengah tercatat menyusut signifikan dibandingkan sebelum pandemi. Jutaan orang turun ke kelompok rentan akibat kombinasi perlambatan pendapatan, kenaikan biaya hidup, dan menurunnya daya beli.
Di tengah tren tersebut, kenaikan harga energi berpotensi menjadi tekanan tambahan.
Sejarah juga menunjukkan bahwa kenaikan harga Pertamax tidak selalu berhenti pada pengguna Pertamax.
Pada April 2022, pemerintah menaikkan harga Pertamax dengan argumentasi bahwa kebijakan itu hanya berdampak pada kelompok masyarakat mampu. Namun dalam beberapa bulan berikutnya, banyak konsumen beralih ke Pertalite. Konsumsi BBM subsidi melonjak, kuota tertekan, dan beban subsidi membengkak. Pada September tahun yang sama, harga Pertalite akhirnya ikut disesuaikan.
Artinya, dampak kebijakan yang awalnya ditujukan kepada kelompok tertentu pada akhirnya merambat ke lapisan masyarakat yang lebih luas.
Kini kondisi tersebut berpotensi terulang. Bahkan dalam skala yang lebih besar karena selisih harga antara Pertalite dan Pertamax jauh lebih lebar dibandingkan saat kenaikan 2022.
Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong berbagai program prioritas nasional yang membutuhkan ruang fiskal besar. Di tengah kebutuhan anggaran tersebut, muncul persepsi bahwa kelompok kelas menengah kembali menjadi sumber penerimaan yang paling mudah dijangkau.
Komentar